Yosorati, 12 Agustus 2025 - Pada pagi ini, digelar kegiatan Rembug Stunting di pendopo Desa Yosorati sebagai forum diskusi strategis untuk menyusun rencana dan mengintegrasikan program penanganan stunting dalam dokumen perencanaan desa tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 orang, yang meliputi: perangkat desa, kader-kader, RDS, bidan desa, pendamping kecamatan, dan mahasiswa KKN 126. Forum ini bertujuan untuk menyiapkan dokumen rencana keuangan desa guna mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting secara efektif dan berkelanjutan.

Susunan acara meliputi menyanyikan lagu kebangsaan, sambutan-sambutan, pemaparan data-data oleh KPM, doa, dan penutup. Pembahasan utama pada forum ini yaitu mengenai kondisi dan hambatan penurunan stunting. "Di Desa Yosorati, sebagian anak dianggap "keluar" dari status stunting bukan karena sudah sembuh, tetapi karena usia mereka sudah melewati batas klasifikasi stunting, sehingga secara angka tampak menurun, namun sebenarnya kasus perlu diperhatian terus menerus" ujar Bu Ida selaku KPM Desa Yosorati.

Khususnya Anggrek 17, tercatat ada 6 anak dengan stunting yang sudah mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan. Meskipun demikian, peningkatan berat badan mereka tidak signifikan; anak-anak tersebut mengalami stagnasi atau bahkan berat badan naik lalu turun kembali. Berdasarkan saran dari ahli gizi Desa Yosorati, insyaAllah PMT tahun 2025 akan ditingkatkan dengan pemberian susu PKMK melalui resep dokter  sebagai alternatif yang diharapkan lebih efektif dibandingkan PMT sebelumnya yang memakai susu UHT. 

Rencana yang disusun dalam rembuk 2025 ini bersifat perencanaan untuk dijalankan pada tahun 2026, sebagai tindak lanjut dan implementasi program yang telah dirumuskan untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Diharap, dengan dukungan susu PKMK dan program gizi yang terarah, anak-anak stunting dapat memenuhi standar pertumbuhan yang sehat.

Kegiatan rembuk ini menjadi bukti komitmen Desa Yosorati dalam mengintegrasikan intervensi berbasis data ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan rencana keuangan desa agar program penanganan stunting mendapat prioritas pendanaan dan pelaksanaan yang optimal.