Logo Pemkab Jember

PPID Desa Jember

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Desa Kabupaten Jember

226
Total Desa
6438
Artikel Berita
131
Potensi
Pemerintahan Desa

Mahasiswa KKN 003 Gandeng Kader PKK Tingkatkan Kesadaran Administrasi dan Informasi

Author
Desa Kraton Kec. Kencong
30 Juli 2025 227 Kali Dilihat

JEMBER, 30 Juli 2025 – Dalam rangka mendukung peningkatan literasi administrasi dan keuangan masyarakat desa, Mahasiswa KKN Kolaboratif 003 melaksanakan kegiatan sosialisasi seputar Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta literasi keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat pagi, 25 Juli 2025, dengan sasaran utama para kader PKK yang selama ini menjadi ujung tombak pergerakan perempuan di tingkat desa. Dengan menggandeng dua pemateri, Selyca Putri dan Naufal Ammar, mahasiswa KKN mengemas kegiatan dalam format interaktif dan edukatif, menyampaikan materi secara ringan namun tetap substansial.

Acara dibuka dengan senam pagi yang diikuti oleh ibu kader PKK. Kegiatan ini tidak hanya menjadi pemanasan fisik, tetapi juga berperan penting dalam membangun suasana hangat dan kebersamaan antara mahasiswa dan warga. Alunan musik senam dan gelak tawa para peserta menyemarakkan suasana halaman Balai Desa Kraton yang pagi itu terasa lebih hidup.

Usai senam, para peserta beristirahat sejenak sembari menikmati air mineral dan gorengan. Suasana kekeluargaan yang hangat terlihat dari interaksi antara peserta dan mahasiswa, yang saling menyapa dan berbincang santai sebelum acara resmi dimulai.

Sesi sosialisasi secara resmi dibuka oleh Mahasiswa KKN 003, Ela Afrilia, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme para kader PKK. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata mahasiswa dalam membantu masyarakat memahami hak-hak administratif dan pentingnya akses terhadap informasi yang transparan.

Materi pertama dibawakan oleh Naufal Ammar, yang memaparkan secara rinci mengenai urgensi administrasi kependudukan (Adminduk). Ia menjelaskan bahwa dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan surat pindah domisili bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. ia juga menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala. Banyak kasus di lapangan yang menunjukkan warga mengalami kesulitan mendapatkan layanan hanya karena dokumen yang tidak sesuai atau belum diperbarui.

Selanjutnya, Naufal Ammar menyampaikan materi mengenai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa PPID merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui PPID, masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang dibutuhkan secara sah, cepat, dan tepat.

Ia juga memaparkan tentang hak masyarakat atas informasi, jenis-jenis informasi publik yang dapat diakses, serta prosedur permohonan informasi. Dengan bahasa yang sederhana, Naufal menjabarkan bagaimana warga dapat menyampaikan permintaan informasi kepada pemerintah desa, dan peran penting PPID dalam menyediakan data dan dokumen secara terbuka.

Untuk materi selanjutnya, Selyca Putri memberikan edukasi singkat seputar literasi keuangan mengenai waspada investasi. Penyampaian edukasi ini diwajibkan oleh Universitas Jember sebagai bentuk kerjasama dengan otoritas jasa keuangan (OJK). Dalam bagian ini, Ia menjelaskan cara mengidentifikasi investasi bodong dan pinjaman daring ilegal, tips jika terkena pinjaman daring ilegal, dan jenis-jenis kejahatan digital.

Para peserta diajak mengenali tanda-tanda penipuan berkedok investasi, seperti janji keuntungan tidak masuk akal, tidak adanya izin dari OJK, dan skema perekrutan anggota secara berantai. Selyca menekankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan selalu melakukan pengecekan melalui situs resmi OJK sebelum menyetorkan uang kepada pihak manapun untuk investasi dan pinjaman daring. Peserta yang menemukan pinjaman daring ilegal dapat melaporkan ke email 

“Banyak investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan klaim tanpa risiko, padahal seharusnya semakin besar imbal balik yang didapatkan maka semakin besar risiko yang akan diterima” ujar Selyca.

Selain itu, peserta juga diajak mengenali jenis-jenis kejahatan dengan diberikan contoh. Peserta dapat bertanya di akhir sesi untuk diskusi yang lebih santai. 

Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen mahasiswa KKN Kolaboratif 003 dalam mendukung terwujudnya desa yang lebih tertib administrasi, transparan dalam pengelolaan informasi, serta cakap dalam pengambilan keputusan finansial. Keberhasilan sosialisasi ini dibuktikan melalui keterlibatan aktif peserta, salah satunya ditandai dengan adanya sesi tanya jawab. Salah satu peserta mengajukan pertanyaan:

“Bagaimana solusinya jika terlanjur meminjamkan KTP sebagai jaminan pinjaman daring untuk teman yang berakhir tidak dibayar?”

Pertanyaan tersebut dijawab oleh pemateri dengan menyarankan agar kasus tersebut segera dilaporkan ke Satuan Tugas Waspada Investasi melalui email resmi [email protected] untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dengan berakhirnya sesi diskusi tersebut, kegiatan sosialisasi ditutup secara resmi oleh Ela Afrilia, selaku MC. Para peserta menyampaikan apresiasi atas materi yang disampaikan, karena dinilai bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Antusiasme yang ditunjukkan para kader PKK menunjukkan bahwa literasi administrasi, informasi publik, dan keuangan bukanlah hal yang rumit, asalkan dijelaskan dengan pendekatan yang sederhana dan komunikatif.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kolaboratif 003 berharap masyarakat, khususnya ibu-ibu kader, dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan kepada warga di lingkungan masing-masing. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda satu kali, melainkan awal dari peningkatan literasi yang berkelanjutan di Desa Kraton.

 

Dengan sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan warga, Desa Kraton diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak administrasi, serta lebih bijak dalam menghadapi tantangan keuangan digital di era modern.

Penulis: Mahasiswa KKN-K 003 

 

Bagikan: